Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari kerja keras Pemda dalam mengelola keuangannya secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal. Harus diakui APBD Kabupaten Sleman masih tergantung dengan besaran dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan BKAD Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama tahun 2012-2016 dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio efisiensi belanja, analisis varians, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten Sleman dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung positif. Tingkat derajat desentralisasi Pemda Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori cukup. PAD Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum mampu berkontribusi banyak terhadap pendapatan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer, sehingga tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat tergolong sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pola hubungan tingkat kemandirian Pemda Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori konsultatif atau kurang mandiri.