Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi satuan penyelenggara pendidikan dalam menyikapi dan mencegah kasus pungutan liar pada sekolah – sekolah di Yogyakarta. Karena mereka mempunyai pondasi kuat dalam beragama, berkepribadian baik, cerdas, memiliki pengendalian diri, memiliki pemikiran kritis dan dinamis, bertanggung jawab, memiliki keterampilan aktif yang diperlukan baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat itu melalui pendidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang akan hanya melukiskan keberadaan objek penelitian baik tentang pendidikan maupun tentang pungutan liar. Hasil penelitian yang didapat menunjukan bahwa persepsi satuan penyelenggara pendidikan sudah mampu dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi pungutan liar pada sekolah – sekolah di kota Yogyakarta, akan tetapi kinerja Pemerintah Daerah kurang efektif dari segi monitoring kepada sekolah – sekolah karena jarak dan lingkungan sekolah yang menjadi kendala. Oleh karena itu salah satu strategi pemerintah daerah yang berlandaskan standar – standar yang ditetapkannya dirasa masih kurang efektif untuk melakukan pencegahan tindakan pungutann liar. Karena masih banyak juga para siswa dan orang tua atau wali siswa yang kurang pemahaman dalam persepsi tentang standar – standar pendidikan yang ditetapkan pemerintah, serta kurangnya sosialisasi terhadap mereka. Analisis yang terjadi pada tatanan pemerintah daerah dalam membuat strategi kebijakan tanpa melihat pada kondisi dilapangan atau kondisi sebenarnya, dalam arti kurangnya survey lanjutan kelapangan dalam membuat atau menentukan kebijakan agar strategi dapat tepat sasaran. Kesimpulan dari penelitian ini pungutan liar dapat terjadi jika pengawasan dari Pemerintah Daerah kurang efektif hingga sekolah mempunyai celah untuk melakukan pungutan liar, dan dari faktor lingkungan siswa kurang diberikan pemahaman arti dari makna pendidikan yang sudah disampaikan oleh bapak pendidikan Indonesia.