View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      STUDI KASUS PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YAYASAN SINODE DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO. 28/PDT.G/2004/ PN.Pt.

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (89.89Kb)
      HALAMAN JUDUL (230.6Kb)
      ABSTRAK (116.1Kb)
      BAB I (265.9Kb)
      BAB II (346.9Kb)
      BAB III (150.0Kb)
      BAB IV (309.8Kb)
      BAB V (130.4Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (219.0Kb)
      LEMBAR PENGESAHAN (1.783Mb)
      NASKAH PUBLIKASI (156.9Kb)
      Date
      2018-05-08
      Author
      ANUGRAH, LUTHFIA RIZA OKTAVIANA
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul Studi Kasus Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Yayasan Sinode di Kabupaten Pati Berdasarkan Putusan Pengadilan No.28/Pdt.G/2004/PN.Pt. Perumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan yayasan sebagai subyek kepemilikan hak milik atas tanan, (2) Bagaimana langkah dan proses penyelesaian sengketa tanah Yayasan Sinode di peradilan, (3) Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hasil dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris karena obyek kajian penelitian mengenai fakta-fakta empiris dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil dari penelitian diperoleh data persoalan sengketa tanah terhadap tanah yang digunakan oleh yayasan dengan perorangan sehingga terjadi kesalah fahaman yang berakumulasi menjadi sengketa. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 menyebutkan bahwa status badan hukum dapat memperoleh hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga pemerintah nonkementrian di bidang pertanahan. Karena tanah Yayasan Sinode pada waktu itu belum mendapat status badan hukum artinya yang dapat digugat adalah pribadi-pribadi para pengurusnya. Karena dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yayasan diwakili oleh pengurusnya. Apabila yayasan belum mendapatkan status badan hukum, maka pengurus bertanggung jawab secara pribadi.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21786
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV