Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo yang resmi berkuasa sejak 20 Oktober 2014 meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia yang selama ini dianggap sebagai "halaman belakang", hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan status Indonesia di organisasi sub-regional Melanesia Spearhead Group (MSG) sebagai associate member tahun 2015. Sehingga penulis mengangkat judul Skripsi ini "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Negara-Negara Melanesia di Era Presiden Joko Widodo 2014-2016" yaitu untuk menjelaskan alasan rasional pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia. Landasan teoritik yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Model Aktor Rasional yang dipopulerkan oleh Graham T. Allison. Berdasarkan model tersebut, maka penulis menemukan tiga alternatif yang sebenarnya dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dari ketiga alternatif tersebut peningkatan hubungan merupakan alternatif terbaik bagi pemerintah Indonesia terutama menyangkut isu Papua. Dengan bergabung di MSG Pemerintah Indonesia berupaya untuk menggagalkan upaya kelompok separatis Papua United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) untuk bergabung ke MSG. Indonesia berupaya memperkuat pengaruh di MSG dan berusaha mengarahkan fokus MSG lebih ke bidang ekonomi daripada ke politik. Pada KTT MSG Ke-26 di Port Moresby, Papua Nugini tahun 2018 Indonesia berhasil meyakinkan anggota MSG untuk menolak ULMWP menjadi anggota dan menyepakati visi MSG 2038 “Prosperity for All”.