Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya. Sesuai penjabaran di atas, pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas publik pada pemeritahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem akuntansi pemerintahan desa yang transparant dan accountable. Jika laporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Pada penelitian ini, objek penelitian ada seluruh kelurahan/desa di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Adapun alasan dipilihnya desa/kelurahan di 5 (lima ) ibu kota provinsi di Pulau Jawa, sebagai berikut: (1) Kelurahan sudah memiliki jaringan internet yang kuat, (2) SDM sudah baik, (3) infrastruktur lebih tertata, (4) pimpinan sudah mengenal IT, (5) Konsep pelayanan cepat sangat mendukung ibu kota provinsi ini sebagai pilot projek. Disamping itu, peneliti juga akan membatasi pada Desa/kelurahan yang telah memiliki jaringan internet dan sumber daya yang baik, sehingga akan lebih aplikatif dan informatif terkait sistem informasi laporan keuangan tersebut.