Manajemen SDM menjadikan pegawai sebagai aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi tidak terkecuali di instansi pemerintahan. Permasalahan kinerja Aparatur sipil negara menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan, sehingga diperlukan suatu upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar bisa bekerja dengan optimal. Aparatur pemerintahan yang mempunyai kualitas tentunya akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi akan tetapi apabila pegawai yang dimiliki tidak mempunyai kualitas tentunya memberikan dampak yang buruk bagi tempat kerjanya. Berbagai upaya terus dilakukan oleh setiap institusi entah melalui program diklat maupun non diklat sehingga menciptakan Sumber Daya Manusia yang andal, kompetitif dan mempunyai skill di berbagai bidang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun unit analisa data pada penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kasihan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari pada tahun 2015. Kinerja pegawai yang terus meningkat disebabkan karena adanya sebuah sistem baru yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Kasihan yaitu dengan tetap memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pada hari Sabtu sehingga upaya ini berhasil meningkatkan kinerja pegawai dan adanya absensi menggunakan fingerprint juga memberikan dampak yang positif bagi pegawai dikarenakan adanya sanksi yang berlaku bagi setiap pegawai yang tidak disiplin dengan memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja. Produktivitas kerja menjadi kelemahan pegawai di Kantor Kecamatan Kasihan dikarenakan masih ada pegawai yang belum memanfaatkan teknologi informasi seperti komputer untuk menunjang produktivitas kerjanya. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah pegawai di Kantor Kecamatan Kasihan harus diberikan pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Adanya penambahan hari kerja harus dijadikan sebuah momentum untuk menciptakan pemerintahan yang melayani, bersih dan anti KKN.