Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan yang dijalankan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kertertiban Umum di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menganalisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketrntraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintahan daerah. Kemampuan dan kinerja Satuan Polsi Pamong Praja sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga wewenangnya dapat dilaksanakan secara optimal. Peranan yang dilaksakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturann Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil yang didapat oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat menjalankan sistem operasional dilapangan. Pada tahun 2017 terdapat 21 kasus yang menjadi sasaran operasional dan berhasil ditertibkan. Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan yang harus diperhatikan. Agar pelaksanaan tugas lapangan dapat berjalan sebagimana mestinya.