Penelitian proses Pengadaan Tanah untuk bandara kelas international di Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Kulon Progo yang di lakukan oleh kanwil BPN DIY melalui permintaan pihak PT.Angkasa Pura I sebagai BUMN dan mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pengadaan tanah bandara di Kulon Progo. Peran intansi yang memerlukan tanah adalah membuat dokumen perencanaan yang di serahkan ke gubernur, lalu gubernur membentuk tim persiapan untuk diadakan sosialisasi kepada pihak yang berhak dan pendataan awal selama 20 hari ditambah 30 hari dan adanya konsultasi publik gunanya untuk berdiskusi antara intansi yang memerlukan tanah dan masyarakat yang terkena dampak dari adanya pembangunan bandara tersebut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata masyarakat mengugat pemerintah daerah di Pengadilan Tatausaha Negara dan memenangkan tetapi pemerintah daerah mengugat balik dalam tingkat kasasi ke Mahkamah Agung dan di menangkan oleh Pemerintah daerah sehingga Gubernur DIY dapat mengeluarkan SK penetapan lokasi, barulah PT. Angkasa Pura I membuat surat permohonan ke Kanwil BPN DIY untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dalam hal ini kanwil BPN DIY bidang 4 bagian pengadaan tanah melakukan 4 (empat) yaitu: a) Tahapan Perencanaan, b) Tahapan Persiapan c) Tahapan Pelaksanaan, d) Tahapan Penyerahan Hasil, di dalamnya adanya penetapan nilai perbidang, pemberian ganti rugi, pelepasan Hak di depan Kakantah, pengumuman dan penyerahan hasil