Keberadaan kendaraan bermotor yang sangat banyak saat ini menjadikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak meningkat, dengan keberadaan SPBU yang tidak merata di Kabupaten Sleman, membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan usaha penjualan BBM eceran, mulai dari yang menggunakan botol sampai saat ini menggunakan mesin pertamini digital. Mesin pertamini digital yang saat ini digunakan oleh pelaku usaha belum teruji aman, dan masih merupakan jenis usaha illegal, karena belum memiliki izin resmi dari pemerintah maupun dari pertamina, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perizinan di Bidang Usaha Migas. Pokok permasalahan dalam pembahasan dengan keadaan yang seperti ini bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dicurangi oleh pelaku usaha, dan bagaimana pengawasan terhadap keberadaan Pertamini Digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris kualitatif, penelitian yang menggunakan studi kasus berupa prilaku masyarakat, dengan menggunakan teknik wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi, sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00. Pelaku usaha yang menjual BBM tidak sesuai takaran melanggar UUPK pasal 8 ayat (1). Sampai saat ini Pemerintah belum melakukan pengawasan yang optimal terhadap pertamini digital.