Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat segala kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama dikawasankawasan yang ramai seperti pusat perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Yogyakarta sendiri merupakan kota yang besar dan memilik tempat wisata yang banyak didalam maupun luar kota sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya kebutuhan lahan parkir dikuti pula dengan masalah-masalah yang muncul seperti parkir liar, tarif yang tidak sesuai, serta pengelola yang tidak berizin resmi. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui berbagai masalah tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran serta bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Terkait yang berwenang dalam melakukan penertiban dikawasan perparkiran terhadap para penyelenggara perparkiran maupun petugas juru parkir itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Yaitu Sri Ari Astuti, Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir, Heru selaku Pengelola Tempat Parkir di kawasan Malioboro, dan Widyanto Selaku Juru Parkir di Kawasan Tugu Yogyakarta. Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah studi kepustakaan dan pengambilan bahan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kemudian bahan ini disusun, diuraikan dan dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan dalam pemecahan kasus tersebut. Jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya terjadi di seputar penyelenggaraan perparkiran adalah pencurian, penetapan tarif parkir yang tinggi, parkir liar, dan penerbitan karcis yang tidak resmi sementara itu penegakan hukumnya adalah mulai dari tindak ditempat berupa surat tilang hingga pencabutan surat izin pengelola parkir sampai dengan sidang di pengadilan. Untuk lembaga yang berwenang melakukan penindakan jika terjadi kesalah ataupun pelanggaran adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bidang Parkir dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai upaya penyelesaian permasalahannya sering dilakukan upaya damai maupun penindakan berupa tilang ataupun pencabutan surat Izin bagi yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Bidang Parkir juga bertugas dalam memberikan surat izin penyelenggaraan perparkiran maupun melakukan pembinaan terhadap juru parkir resmi.