Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015 proses rekrutmen politik dalam penentuan calon Kepala Daerah sejauh ini belum demokratis, masih ada praktek otokrasi dan oligarki dalam partai politik khususnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis demokratisasi partai politik dalam penentuan calon Kepala Darah di pilkada Bantul 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang berbasis pada apa yang seharusnya tertera dalam hukum normatif dibandingkan dengan apa yang kenyataannya terjadi. Tetapi bukan mengkaji pada sistem norma dalam aturan perundangundangan namun mengamati bagaimana keselasaran aturan tersebut dengan kenyataan dimasyarakat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu belum demokratisnya partai baik PDI-P maupun PKS dengan adanya beberapa tahap penentuan calon kepala yang masih tertutup seperti survei elektabiltas yang dibebankan kepada calon kandidat. Serta partai belum mampu memberikan kesempatan bagi setiap kader untuk menjadi calon kepala daerah dan belum adanya standart aturan baku yang dimiliki partai dalam mekanisme pengambilan keputusan calon kepala daerah. Di sisi lain harus adanya kewenangan yang harus diberikan kepada DPD partai dalam menentukan calon yang akan di usung, karena DPD yang paham terkait kebutuhan daerah tersebut. Praktik otokrasi dan oligarki juga menjadi salah satu faktor belum demokratisnya partai politik sehngga kewenangan terhadap daerah diperlukan. Oleh karena itu harus adanya pembenahan yang dilakukan oleh partai politik dalam pengambilan keputusan baik itu dalam AD/ART partai, kepemilikan partai serta dalam penentuan calon kepala daerah yang akan di usung sehingga demokrasi internal partai berjalan dengan baik.