Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa Bagi Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan pertanggungjawaban pemerintah atas beredarnya makanan kadaluwarsadi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta mengamati bagaimana proses kerjasama antara pemerintah dan konsumen untuk mengantisipasi makanan yang kadaluwarsa. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah bahwa pada realita di lapangan masih banyak makanan yang tidak layak untuk di konsumsi masih beredar di pasaran. Setiap tahunnya pemerintah melakukan pengawasan sebanyak 152 sarana di seluruh provinsi Yogyakarta yang terdiri dari beberapa kabupaten. Dari kabupaten tersebut masih saja terdapat makanan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi, baik mengandung zat berbahaya maupun makanan yang telah kadaluwarsa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pihak pelaku usaha untuk menjaga mutu dan kualitas produk yang akan diedarkan, serta kurang telitinya konsumen dalam memilih makanan yang akan di konsumsi. Hambatan yang dialami oleh pemerintah D.I Yogyakarta terkait peredaran makanan kedaluwarsa adalah di mana pemerintah masih kekurangan sarana baik secara fasilitas atau pun system terhadap pengawasan yang di lakukan. Karena di Yogyakarta sendiri memiliki 5 Kabupaten yang masih belum dapat di cakup Pemerintah dalam melakukan pengawasannya. Oleh karena itu pemerintah untuk dapat mencakup seluruh pelaku usaha dalam melakukan pengawasan, pemerintah melakukan penyusluhan setiap 6 bulan sekali terhadap pelaku usaha.