Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Perlindungan tenaga kerja di Negara Indonesia yang harus dilaksanakan oleh setiap pemberi kerja yang memberikan pekerjaan kepadapekerja untuk melaksanakan pekerjaandi perusahaan tersebut wajib dipioritaskan yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk Pengupahan Ketenagakerjaan.Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara yaitu: Wawancara ialah penulis melakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara langsung terhadap narasumber dan responden dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap mengetahui permasalahan hukum yang akan diteliti. Studi Pustaka ialah penulis melakukan penelitian pustaka dengan cara pengumpulan data atau membaca bermacam literatur yang relevan dengan penelitian hukum ini, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Berdasarkan penelitian hukum ini diperoleh bahwa, Peran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dalam mengawasi pelaksanaan program Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta ialah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terutama terkait Pengupahan Ketenagakerjaan. Selain melakukan pemeriksaan pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan yakni berupa sosialisasi.