Program pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Bantul. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bantul. Fokus dari penelitian ini adalah penguatan kelembagaan TKPK dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Untuk memperkuat kelembagaan TKPK sendiri diperlukan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknis analisis data menggunakan empat caraya itu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini bahwa TKPK Kabupaten Bantul telah berupaya mengembangkan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan berupa aplikasi SIMNANGKIS. Proseedur dalam penanganan kemiskinan melibatkan lima lembaga terkait. Selain itu juga didukung dengan koordinasi, sinkronisasi program dan evaluasi program. Untuk mempercepat penurunan angka kemisknan digunakan langkah-langkah dalam mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan pendapatan warga miski, mengembangkan program UKM. Yang terakhir dari capaian kinerja terkait dengan angka pengangguran, keluarga sejahtera, penyandang masalah kesejahteraan sosial juga belum semuanya baik. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan bahwa prosedur penanganan kemiskinan sudah baik karena ada panduan bagi lembaga yang terkait. Selain itu sumber daya manusia yang ada sudah diberi pelatihan agar menunjang kinerja pegawai. Namun untuk penguatan kelembagaan belum bisa dikatakan optimal karena masih ada Tim Pengentasan Kemiskinan (TPK) yang tidak aktif. Saran dari penelitian ini agar penguatan kelembagaan di tingkat desa agar lebih ditingkatkan. Pendamping dari kabupaten agar lebih bersifat masif agar TPK Desa tidak berhenti ditengah jalan. Prosedur yang sudah ada agar bisa dijalankan dengan baik dan bisa menjadi landasan bagi pengentasan kemiskinan di daerah. Untuk bisa mewujudkan visi misi yang sesungguhnya perlu adanya sinergitas antar lembaga yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Dengan begitu maka visi misi dapat diterjemahkan ke dalam program.