Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin dan siswa putus sekolah merupakan salah satu masalah kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteran sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-Empiris dengan mengambil subjek penelitiannya yaitu Pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan di Kabupaten Bolaang Mongondow ini belum maksimal, dibuktikan dengan masih banyak masyarakat miskin sebesar 19.550 ribu jiwa dan 6.226 siswa putus sekolah pada tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menyediakan proses pelatihan keterampilan, menyediakan alat kelengkapan untuk lahan pertanian, pupuk dan bibit gratis, bantuan tunai dan pangan non tunai, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, bantuan kelompok usaha bersama, mengadakan ujian paket C, Paket B, paket A, menyediakan beasiswa, bantuan peralatan sekolah, serta perbaikan infrastuktur sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada kendala yang dihadapi pemerintah yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan program pemerintah sehingga menyebabkan tidak optimal dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk lebih mengoptimalkan program-program kesejahteraan serta dibutuhkan peran dari masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera.