KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
Abstract
Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang tanggap akan
pembangunan, dilihat dari kebijakan terkait dengan penataan kawasan alun-alun
Purworejo. Agar terwujudnya kebijakan tersebut, pemerintah melakukan relokasi
terhadap PKL kawasan alun-alun Purworejo. Pada saat kegiatan relokasi
berlangsung terjadi sebuah penolakan dari pihak PKL. Mereka terbagi menjadi dua
kubu yaitu PKL yang meu menerima relokasi dan yang menolak direlokasi. Pihak
PKL yang menolak adanya relokasi ini melakukan demosntrasi dan memberikan
gugatan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah dalam relokasi
Pedagang Kaki Lima Kawasan alun-alun Purworejo Tahun 2017-2018.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,
untuk mendeskripsikan fenomena komunikasi yang terjadi saat penelitian
berlangsung. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Dengan Teknik tersebut peneliti akan menemukan
jawaban dari fenomena komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan PKL ketika
melakukan relokasi. Dalam melakukan penelitian komunikasi menggunakan teori
Harold Lasswell yang didalamnya memiliki indikator yaitu komunikator, Pesan,
Media, Komunikan dan Feedback.
Proses komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL
tahun 2017-2018 berjalan dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa
komunikator adalah Tim Khusus yang dibentuk dalam Keputusan Bupati Purworejo
No 180 Tahun 2017. Pesan yang disampaikan dengan cara face to face melalui
sosialisasi. Media yang digunakan adalah media cetak dengan surat edaran, media
visual dengan spanduk dan media audio visual adalah mengunggah video melalui
youtube. Komunikan dalam relokasi ini adalah PKL. Feedback dalam proses
komunikasi adalah negatif dan positif. Dengan menggunakan Harold Lasswell
proses komunikasi yang dilakukan pemerintah Purworejo telah berhasil.
Dalam proses komunikasi pemerintah masih adanya kendala yang membuat
proses komunikasi terhambat. Kendala tersebut yaitu penggunaan bahasa,
pemberian penafsiran, perbedaan status, ketidaksediaan seseorang dalam menerima
dan mengirim pesan, tekanan-tekanan, dan pembatasan.