Data survey kesehatan nasional tahun 2001 mendapatkan 54,5% laki-laki dan 1,2% wanita Indonesia berusia lebih dari 10 tahun adalah perokok aktif. Di Indonesia, perokok relatif bebas menghisap rokok di mana saja karena itulah pemerintah menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) yang telah diidentifikasi sebagai strategi intervensi utama pengendalian penyakit. Universitas muhammadiyah yogyakarta mengeluarkan peraturan kawasan tanpa rokok. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh rektor dan berupa surat keputusan Rektor No.164/SK-UMY/XII/2011. Desain penelitian ini adalah cross sectional, pemilihan sampel secara simple random sampling didapatkan 11 responden satpam UMY. Pengambilan data menggunakan kuesioner, penelitian berlangsung 3 bulan sejak bulan April hingga Juni 2013. Data yang diperoleh dianalisis dengan program analisis statistik, yaitu crosstab. Hasil yang diperoleh bahwa tidak terdapat hubungan antara skor APGAR keluarga dan persepsi fatwa haram merokok terhadap perilaku pelaksanaan SK Rektor tentang KTR di UMY. Pegawai yang menolak fatwa haram merokok mempunyai risiko tidak patuh terhadap peraturan SK 3,3 kali lebih besar (RR=3,3; CI=0,204-54,5; p=0,387). Sedangkan pegawai yang fungsi keluargannya kurang mempunyai risiko tidak patuh 6 kali lebih besar (RR=6 ; CI-0,335-107,240 ; p=0,201). Fungsi keluarga dan persepsi fatwa haram merokok mempunyai risiko terhadap perilaku pegawai, namun hasilnya tidak bermakna secara statistik.