Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil dan penyelesaian apabila terjadi sengketa debitur dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dimana penelitian ini mengkaji Undang-Undang atau peraturan yang terkait, juga menggunakan bahan hukum seperti buku-buku ilmiah, jurnal terkait, serta dokumen-dokumen terkait yang dapat membantu proses analisis. Kemudian penelitian ini juga membutuhkan responden yang terkait dengan objek penelitian guna melengkapi data dan membantu menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengamanan kredit jaminan SK PNS dilakukan dengan cara memperketat prosedur sebelum proses pelaksanaan kredit seperti mencantumkan identitas asli debitur, meneyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil asli debitur yang bersangkutan, serta memberikan batas limit sesuai jumlah gaji yang diteri debitur setiap bulannya. Sedangkan untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa dilakukan dengan cara asuransi dan menggunakan jalur kekeluargaan apabila debitur yang bersangkutan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan. Penelitian ini juga menyarankan kepada pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri, khususnya bagian kredit lebih berhati-hati dalam menyeleksi calon nasabah yang mengajukan kredit dan jika diperlukan melakukan survey lapangan. Serta pihak bank dan bendahara diharapkan melakukan koordinasi yang baik dan berkala.