Pengaturan mengenai outsourcing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan diluar induk. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kerja outsourcing khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mengetahui apa saja hambatan yang diterima oleh pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan Trasnmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja/buruh outsourcing terutama mengenai pengupahan. Karena bagi mereka itu sangat merugikan para pekerja/buruh outsourcing, apalagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Provinsi yang paling rendah Upah Minimum dari Provinsi lain.