Pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi atau keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan. Permasalahan lingkungan serta penataan ruang di berbagai daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan mendasarkan kepada peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dan tata ruang, dengan demikian melalui instrumen pemberian insentif dan disinsentif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah harus benar-benar dapat dipahami dengan jelas serta berjalan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu alatnya adalah melalui penerapan mekanisme insentif dan disinsentif. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), khususnya pasal 38. insentif merupakan perangkat untuk memacu pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Biasanya berupa keringanan pajak, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan untuk membatasi pertumbuhan atau mencegah kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR perlu adanya pemberian disinsentif. Fokus Penelitian ini adalah ingin menggambarkan serta memaparkan mengenai implementasi kebijakan insentif dan disinsentif dalam pengendalian kerusakan lingkungan dan ruang di daerah istimewa yogyakarta dan bagaimana bentuk factor penghambat dalam proses pelaksanaan implementasi insentif dan disinsentif tersebut.