Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya didasari pada hukum yang berlaku. Adanya otonomi daerah menimbulkan pemungutan pajak daerah. Oleh sebab itu lahirlah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah. UU ini menggolongkan pajak menjadi: pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk golongan pajak provinsi. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Provinsi Jawa Tengah merupakan peraturan pelaksana pemungutan pajak di wilayah Kota Pekalongan. Perekonomian Kota Pekalongan yang bertumbuh, mengakibatkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebaliknya, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat membayar PKB. Berdasarkan hal tersebut, Judul Skripsi ini Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT Wilayah Kota Pekalongan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pembagian hasil pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh UPPD Samsat Wilayah Kota Pekalongan dalam mengatasi hambatan penunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian dan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang berpedoman pada perundang-undangan yang ada. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah ketidakstabilan hasil pemungutan PKB seiap tahunnya, faktor pendukung berasal dari faktor internal yaitu petugas pajak dan faktor penghambat adalah faktor eksternal yaitu faktor bencana dan objek pajak dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ialah penagihan dengan surat, penagihan langsung, dan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik.