Kebakaran dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa bisa diprediksi kejadiannya. Pada tahun 2015, kerugian dari kebakaran di DIY mencapai Total Rp2,04 Miliar. Angka kebakaran di Indonesia masih sangat tinggi, dibandingkan tingkat kebakaran yang terjadi di luar negeri. Penyebabnya dari segi fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya kemampuan personil pemadam kebakaran. Hal ini dapat mempengaruhi terhambatnya proses pelayanan (Adelberty, 2014). Masalah kebakaran yang terjadi memerlukan perhatian terhadap 2 aspek pokok yakni aspek pencegahan dan penanggulangan. Terdapat beberapa pendapat terkait peran pemerintah. Dalam hal ini dikhususkan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Kuncoro (2004:113) yang mengemukakan peran pemerintah mencakup peran-peran wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator dan stimulator. Dalam menjalankan peran wirausaha, Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta sebagai bagian dari pemerintah daerah menjalankan suatu usaha bisnis dengan memanfaatkan tanah dan bangunan untuk tujuan yang bersifat ekonomi. Hal ini diwujudkan dengan penyewaan alat pemadam kebakaran. Dalam peran koordinator, perannya adalah sebagai pembuat strategi dan koordinasi dengan pihak lain. Hal ini diwujudkan dengan pengawasan, pemberian bimbingan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya. Sebagai fasilitator, peran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta bertindak sebagai penyedia fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, perbaikan lingkungan, dan perbaikan prosedur. Hal ini diwujudkan dengan membangun insfrastruktur damkar, penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran. Sebagai stimulator, peran Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta melakukan usahausaha khusus dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini diwujudkan dengan: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pengelolaan sarana prasarana kebakaran.