ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI MENGENAI BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA ATAS PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS NEGARA, UNTUK ITU DIGUNAKAN TIGA BENTUK INSTRUMEN DARI DRAFT ARTICLE ON STATE RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS, YAKNI RESTITUSI, KOMPENSASI, PEMUASAN. TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS NEGARA DI RUANG LINGKUP ASEAN DIATUR DALAM PASAL 27 AATHP.SENGKETA ANTAR PIHAK MENGENAI INTERPRETASI ATAU PENERAPAN, ATAU PEMENUHAN PERSETUJUAN INI, WAJIB DISELESAIKAN SECARA DAMAI MELALUI PERUNDINGAN ATAU NEGOSIASI. JIKA PROSES INI BERHASIL, HASIL DARI PEMBAHASAN AKAN DITUANGKAN DI DALAM SUATU DOKUMEN YANG DIBERIKAN KEKUATAN HUKUM. MISALNYA HASIL DARI KESEPAKATAN NEGOSIASI DITUANGKAN DI DALAM BENTUK DOKUMEN PERJANJIAN PERDAMAIAN. DISAMPING ITU DALAM PASAL 5 ANGKA 1 AATHP DINYATAKAN BAHWA ASEAN AKAN MEMBENTUK PUSAT KOORDINASI ASEAN UNTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS, YANG SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI ASEAN CENTRE (ACC) DIMANA INDONESIA DINYATAKAN SEBAGAI TUAN RUMAH ACC TERSEBUT. IMPLEMENTASI AATHP YANG DIRASAKAN LAMBAN INI DIBUKTIKAN BELUM BERDIRINYA ACC YANG MERUPAKAN LEMBAGA SEBAGAI SUATU AMANAT YANG TERTUANG DALAM ROADMAP AATHP SELAIN ITU JUGA TIDAK ADANYA SANKSI BAGI NEGARA YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MINIMAL DALAM AATHP. UNTUK ITU DIPERLUKAN ATURAN YANG LEBIH TEGAS MENGATUR MENGENAI HAL TERSEBUT BAGI NEGARA YANG TIDAK MEMPUNYAI KEPATUHAN TERHADAP AATHP.