View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Social and Political Science
      • Department of Government Science
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Social and Political Science
      • Department of Government Science
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      JAMINAN HAK RAKYAT ATAS TANAH PASKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (STUDY KASUS DI KECAMATAN PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

      Thumbnail
      View/Open
      BAB I (291.3Kb)
      BAB II (400.1Kb)
      BAB III (250.1Kb)
      BAB IV (201.1Kb)
      COVER (393.2Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (160.5Kb)
      HALAMAN JUDUL (667.5Kb)
      LEMBAR PENGESAHAN (435.0Kb)
      NASKAH PUBLIKASI (663.8Kb)
      ABSTRAK (81.26Kb)
      Date
      2018-12-18
      Author
      BUDHYATMA, ERLANGGA HIKMAH
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini bertujaiuan untuk menemukan sejauh mana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta. di Yogyakarta. Penelitian ini mengambi tempat penelitian diwilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta . Dengan mengunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana jaminan hak rakyat atas tanah paska implementasi Undang-undang keistimewaan Yogyakarta, dengan mendeskripsikan gambaran tentang pengelolaan pertanahan di DIY yang diatur dalam Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta secara sistematis. Penelitian ini menemukan dan menyimpulkan bahwa Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta merupakan payung hukum bagi praktek monopoli atas saumber-sumber agraria di Yogyakarta, yang dalam hal ini sumber-sumber agraria yang dimaksud adalah tanah. Penguasaan atas tanah yang sangat luas telah menyebabkan hilangnya jaminan hak rakyat atas tanah terutama dalam hal hak memiliki. Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta juga bertentangan dengan Undang-undang pokok agrararia yang merupakan payung hukum bagi pengelolaan sumber-sumber agraria dan juga jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan hak atas tanah.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24251
      Collections
      • Department of Government Science

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV