Partisipasi perempuan dalam kegiatan penanggulangn bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu program target pencapain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman periode 2011-2015. Maksud dan tujuan adanya program ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan perempuan pada penanggulangan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini penelitian ini difokuskan pada kegiatan kesiapsiagaan sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana pada kegiatan kesiapsiagaan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengkaji penerapan 7 prinsip partisipasi dalam proses kesiapsiagaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan unit analisis antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman (Bidang Sosial), Bappeda Kabupaten Sleman, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman, Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman, PKK Kabupaten Sleman, PKK Kecamatan Depok, PKK Desa Pandowoharjo, PKK Kecamatan Cangkringan, PKK Desa Gungan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan kesiapsiagaan di Kabupaten Sleman sudah berjalan, walaupun dalam beberapa tahapan kesiapsiagaan prinsip partisipasi ini masih sangat minim terlihat. Prinsip partisipasi meliputi cakupan, kesetaraan dan kemitraan, transparansi, kesetaraan kewenangan, kesetaraan tanggung jawab, pemberdayaan dan kerja sama. Dalam tahapan kesiapsiagaan, partisipasi perempuan lebih menonjol pada tahapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat, selain itu juga pada tahapan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap bencana dan juga pada tahapan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana. Hal ini disebabkan oleh jumlah partisipasi perempuan yang dibatasi oleh BPBD yang hanya berjumlah 20%. Partisipasi perempuan juga hanya ditempatkan pada dapur umum dan pengelolaan barak saja. Hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya pandangan yang menganggap bahwa perempuan hanya harus menetap di rumah dan tidak terlibat dalam penanggulangan bencana.