Pencapaian affirmative action oleh partai politik dalam pencalonan calon legislatif nya (terutama caleg perempuan) pada pemilu selama ini dianggap sebagai sebuah mekanisme penting, karena partai politik adalah satu-satunya “kendaraan politik formal” yang bisa mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam lembaga legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa, pada konteks DIY, pada Pemilu 2014 di DPRD DIY, pencapaian affirmative action kuota 30% perempuan oleh partai politik cukup menggembirakan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rata-rata pencalonan caleg perempuan oleh partai politik mencapai 40%. Berkaitan dengan upaya partai politik untuk mendukung keterpilihan caleg perempuan di DPRD DIY pada Pemilu 2014 belum menunjukkan kesungguhan yang optimal, hanya bersifat administratif karena tidak memenuhi unsur substantif dari regulasi tersebut. Zipper system, tidak terlaksana secara substansial. Caleg perempuan lebih banyak ditempatkan pada urutan akhir kelipatan tiga dan bukan sebaliknya. Sementara penempatan caleg perempuan pada dapil strategis juga belum dilaksanakan oleh partai politik. Hal ini karena adanya konflik kepentingan antara caleg perempuan dengan pengurus parpol yang sebagian besar laki-laki dan juga mencalonkan diri.