Tulisan ini mengambil kasus Maluku Utara, dengan focus area Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara, hendak memberikan penjelasan pertarungan politik local berbasiskan perspektif politik etnis dan agama sebagaimana dikemukakan Clifford Geertz. Dengan demikian pembahasan pada tulisan ini berkisar pada terjadinya pertarungan, perebutan, klaim dan reproduksi identitas etnis dan agama dalam dinamika politik local sebagai bagian dari apa yang saya sebut sebagai involusi pemekaran. Banyak daerah pemekaran tetapi sejatinya miskin pelayanan public dan keamanan masyarakat. Pemekaran berkisar pada kepentingan elit local bahkan nasional tanpa memperhatikan struktur social dan system social yang berlangsung di masyarakat, sehingga tidak memiliki kesiapan. Istilah involusi pernah pula dipopulerkan oleh Clifford Geertz ketika membahas tentang pertanian di Indonesia dan Asia Tengara yang dikalahkan oleh terjadinya revolusi hijau (modernisasi pertanian) yang identik dengan penggunaan alat-alat bermesin dalam proses pertanian dan obat-obatan insektisida dalam pertumbuhannya. Istilah involusi hendak menggambarkan betapa banyaknya daerah pemekaran dan pejabat di wilayah pemekaran tetapi miskin pelayanan public dan perhatian pada masyarakat yang harusnya didekatkan dengan pemerintah, sebagaimana kehendak dari pemekaran sebagai bagian dari desentralisasi politik dan ekonomi. Kajian ini hendak menjawab pertanyaan dan menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan pemekaran yang terjadi di Ternate, Maluku Utara, sebagai sebuah daerah pemekaran. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana pengaruh etnisitas dalam konflik pemekaran, bagaimana peran elit-elit agama dan elit politik dalam konflik pemekaran yang telah terjadi selama sebelas tahun, sejak tahun 2001-2012. Untuk menjawab pertanyaan diatas, kajian ini mendasarkan pada wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis perempuan, politisi, akademisi, dan birokrat di Daerah Maluku Utara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualititif eksplanatif, sehingga tergambar kaitan antar factor dalam konflik pemekaran.