Koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Pada umumnya perjanjian kredit yang digunakan biasanya merupakan perjanjian baku yang klausul-klausulnya sudah di buat dan disusun sebelumnya oleh koperasi, sehingga calon nasabah hanya memiliki pilihan antara menerima seluruh atau sebagian isi klausulnya atau menolak perjanjian tersebut dengan berakibat calon nasabah tidak akan menerima kredit tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan dokumen siap pakai yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan koperasi lebih kuat daripada calon nasabah sedangkan kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan apabila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Bargaining power yang tidak seimbang terjadi jika pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah, hingga pihak yang lemah hanya mengikuti saja syarat - syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak di koperasi sejahtera bersama kabupaten ciamis, kebebasan yang diberikan oleh Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis kepada nasabah yaitu hanya jumlah biaya yang diperlukan oleh nasabah dan jangka waktu pengembaliannya. Nasabah boleh mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahannya. Pihak koperasi akan melihat dan mempertimbangkan antara kesamaan besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah