Hak politik merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat tak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas. Salah satu sarana pemenuhan hak politik adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang telah terdaftar dalam DPT diperkirakan mencapai 1700 jiwa dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif empiris yang dilakukan di KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta dan SIGAB dengan sumber data primer yang diperoleh dengan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum serta menganalisis data yang diperoleh secara Diskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hak politik di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi walaupun belum maksimal karena masih terdapat hambatan dalam hal pemenuhan hak politiknya yaitu, sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menyediakan TPS yang aksesbilitas, kurangnya pemahaman pentingnya hak politik dari penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat disabilitas, serta hambatan dari keluarga penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu pemerintah seharusnya melakukan perbaikan dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu dari tahun ke tahun dengan melihat kekurangan dan kelebihan pada tahun sebelumnya.