Transportasi angkutan barang sudah menjadi suatu kebutuhan di kalangan masyarakat. Kota Yogyakarta merupakan pusat perekonomian di wilayah DIY, sehingga banyak angkutan barang yang keluar masuk ke kawasan Kota Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian yuridis empiris artinya penulis dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara kepada narasumber dan dengan pembagian kuisioner kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas di DIY adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, dan faktor kondisi alam, dari degala faktor tersebut yang mendominasi penyebab pengemudi angkutan barang melakukan pelanggaran lalu lintas adalah faktor manusia, sementara itu penegakan hukumnya dilakukan secara Represif yustisi dan non yustisi oleh Kepolisian Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan. Sanksi yang diberikan terhadap pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam hal Penegakan secara Represif yustisi Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan dan mengadili dengan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang tersebut. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan barang di DIY khususnya di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih sering terjadi. Pelanggaran banyak terjadi karena faktor manusia yaitu pengemudi angkutan barang itu sendiri. Instansi penegak hukum di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta seharusnya lebih aktif melakukan kegiatan preventif seperti memberikan sosialisasi bimbingan keselamatan, selain itu apabila terdapat pengemudi angkutan barang yang melakukan pelanggaran terkait muatan atau dimensi aparat penegak hukum yang berwenang seharusnya memberikan tindakan yang tegas, dan jembatan timbang yang ada harus benar-benar dioptimalkan