Fungsi rekrutmen politik atau representasi politik diyakini memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara karena lewat proses inilah yang menentukan siapa orang-orang yang akan duduk dan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai PPP dan Partai NasDem yang merupakan interprestasi dari partai politik berideologi Islam dan partai politik berideologi Nasionalis dalam menghadapi Pemilu 2014 di tinkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses penelitian ini penulis mengadopsi teori rekrutmen tiga tahap yang dikemukakan oleh Norris dalam Katz dan Crotty (2006) dengan menggunakan pendekatan analisa deskripsi kualitatif. Dalam obyek penelitian ini penulis memfokuskan pada aktifitas rekrutmen politik yang dijalankan oleh DPW Partai PPP dan Partai NasDem saat menghadapi pemilu 2014 di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengunakan metode wawancara pada pimpinan partai, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi, yang kemudian diolah hingga menghasilkan data primer untuk kemudian dituliskan menjadi sebuah data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan agenda rekrutmen politik antara Partai PPP dan NasDem secara umum tidak banyak mengalami perbedaan. Antara Partai PPP dan Partai NasDem sama-sama menerapkan model seleksi tiga tahap yang meliputi tahap sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Mengenai penominasian kandidat kedua partai tersebut sama-sama mengunakan pola inklusif, dimana pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk mengikuti proses seleksi namun disini lebih spesifik Partai PPP mensyaratkan setiap kandidat yang akan mendaftar harus berlatar belakang Islam. Hasil akhir dari penelitian ini menurut hemat meneliti dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik terutama PPP dan NasDem lebih dominan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan ketersediaan kader untuk diusulkan menjadi kandidat politik. Sehingga semakin banyak peminat dalam seleksi rekrutmen politik akan menentukan pola seleksi yang lebih ketat dan semakin rendah partisipasi kandidat dalam mengikuti seleksi rekrutmen politik akan mengakibatkan pola seleksi yang cendrung lebih longgar.