Beberapa contoh reklamasi yang terjadi di Indonesia adalah reklamasi pantai di Jakarta Utara dan reklamasi teluk Benoa Bali. Meski pada awalnya, reklamasi pantai di Jakarta utara tidak menimbulkan kontradiktif, tetapi pada akhirnya upaya tersebut mendapatkan penentangan dari masyarakat sekitar. Demikian pula dengan reklamasi teluk Benoa Bali, hingga saat ini juga belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Sikap kontra tersebut tentu saja muncul karena alasan kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar. Rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak untuk diteruskan. Ada 4 aspek yang menjadi dasar, yakni aspek lingkungan, teknis, budaya, dan ekonomi finansial. Keputusan final dari hasil kajian Universitas Udayana itu diambil setelah melalui perdebatan antar anggota senat universitas dalam rapat tertutup selama kurang lebih 3 jam. Adapun ada beberapa alasan urgensi yang menolak reklamasi teluk Benoa yang disampaikan oleh masyarakat Adat kepada pemerintah. Beberapa alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (a) Apakah reklamasi akan menyelamatkan hutan mangrove di teluk Benoa. (b) Benarkah proyek reklamasi akan menghentikan pendang-kalan. 10 (c) Benarkah proyek reklamasi akan menyelamatkan habitat/ ekosistem teluk Benoa. (d) Apakah reklamasi teluk benoa sebagai revitalisasi atau degradasi. Dengan demikian hal ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah dalam rangka menciptakan integrasi nasional dan harmoni sosial (Nation integration & social harmony). Hal ini termasuk dalam upaya mengoptimalkan strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelesaikan konflik penolakan reklamasi Teluk Benoa tahun 2015-2016. Selama ini upaya strategi komunikasi oleh pemerintah menfokuskan perhatian pada menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah beredudukan sebagai otoritas yang memegang penuh segala upaya untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang bersifat vertikal belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang khusus dalam satu kajian. Dengan demikian isi buku ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi resolusi konflik yang diambil pemerintah melalui strategi komunikasi yang dilakukan. Strategi komunikasi sebagai upaya menyelesaikan konflik tidak semata-mata hanya melibatkan masyarakat Bali, melainkan juga pemerintah pusat. Masyarakat Provinsi Bali maupun pemerintah saling berhadapan dan masing-masing memiliki argumentasi hukum yang dijadikan rujukan, sehingga diperlukan upaya perencanaan dan komunikasi strategis untuk menyelesaikan konflik yang sudah berjalan tiga tahun tersebut