Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilukada di Jawa Tengah tahun 2018. Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai sumber pembiayaan partai politik, bentuk dan pola penggunaan pembiayaan, dan tujuan pembiayaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Biaya politik yang mahal telah memunculkan isu mengenai beratnya beban partai politik (Parpol) dalam menjalankan perannya sebagai instrumen demokrasi. Beberapa kegiatan politik, termasuk kampanye, membutuhkan biaya yang mahal. Selain mekanisme penggunaan biaya kampanya politik, terdapat juga persoalan lain yang terkait dengan kelemahan pengaturan dana kampanye yang bersumber dari partai politik itu sendiri. Praktik pembiayaan partai menjadi persoalan utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara (Hopkin dalam Faisal et al., 2018). Timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pembiayaan partai. Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat 76 anggota DPR dan DPRD menjadi tersangka dan terdakwa KPK. Tindak pidana korupsi seperti ini terus terjadi karena politik uang dianggap sebagai sesuatu yang sudah biasa (Mahfud, 2003: 228). Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 sebanyak 290 Kepala Daerah terlibat kasus hukum, yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi (Faisal, Bariroh, & Mulyanto, 2018). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan menganalisis pola pembiayaan partai politik dalam pemenangan Pemilukada diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha pembuatan model akuntabilitas pembiayaan partai politik. Penelitian ini akan dilakukan dengan skema penelitian kemitraan dengan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY untuk jadikan sebagai topik penelitian skripsinya. Target luaran dari penelitian ini adalah publikasi di Jurnal Nasional ber-ISSN/Terakreditasi, Prosiding Seminar Nasional/Internasional, dan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa.