Penelitian ini mendiskusikan tentang peran kepemimpinan transformatif dalam pemerintahan terutama dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang dalam kerangka open government. Kinerja pemerintahan tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang harus diimplementasikan di dalam kondisi perubahan sosial dan politik. Reformasi politik dan pemerintahan, deliberalisasi ekonomi membuat paradigma masyarakat berubah, dimana mereka mulai mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah bukan penguasa akan tetapi pelayan yang harus memenuhi kepentingan masyarakat dengan optimal, terbuka dan partisipatif. Dalam kerangka tersebut, kepemimpinan merupakan faktor yang signifikan dalam melakukan rangkaian inovasi pemerintahan. Lebih lanjut, Bernard M. Bass dan Bruce J. Avolio mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai the Four I’s: Dimensi yang petama disebut idealized influence (pengaruh ideal); Dimensi yang kedua yaitu sebagai inspirational motivation (motivasi inspirasi); Dimensi yang ketiga disebut intelectual stimulation (stimulasi intelektual), dan Dimensi yang terakhir yalam menguraikan karakteristik pemimpin disebut individualized consideration (konsiderasi individu). Kepemimpinan transformatif inilah yang akan relative cepat untuk mendorong kinerja pemerintahan kearah yang terbuka dan partisipatif. Pengaruh dari seorang pemimpin untuk memberikan motivasi, stimulasi dan teladan yang ideal tentang bagaimana seharusnya performa dari pejabat public untuk melayani masyarakat membawa institusi birokrasi di pemerintah daerah yang mengimplementasikan open government. Karena, pada era demokrasi saat ini, membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan kebijakannya. Pada hakekatnya open government dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sebenarnya yang ada di masyarakat dan menyelesaikannya dengan pendekatan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun unsure dari open government yaitu:Transparansi, Partisipasi, dan Kolaborasi atau masyarakat dan pemerintah bersama-sama menyusun keputusan yang disepakati untuk merumuskan solusi dalam kebijakan public yang akan diimplementasikan. (Noveck dalam Teresa M. Harrison dkk, The Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference, 2011, hal 4). Dalam kasus diatas Bupati Kabupaten Bojonegoro telah berhasil membawa staff pemerintah daerah yang ia pimpin hingga menjadi daerah yang sukses merealisasikan open government dalam kinerja pemerintahannya sehingga terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang “Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program” atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka yang menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemerintahan daerah. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara kepada stageholder terkait. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena menganalisis kepemimpinan transformatif dalam mewujudkan open government di Kabupaten Bojonegoro sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan dengan skema penelitian kemitraan dengan Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY untuk jadikan sebagai topik penelitian tesisnya. Target luaran dari penelitian ini adalah publikasi di Jurnal Nasional ber- ISSN/Terakreditasi, Prosiding Seminar Nasional/Internasional, dan Tugas Akhir (Tesis) Mahasiswa.