View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (149.1Kb)
      HALAMAN JUDUL (1.002Mb)
      LEMBAR PENGESAHAN (708.1Kb)
      ABSTRAK (95.49Kb)
      BAB I (296.0Kb)
      BAB II (269.6Kb)
      BAB III (174.3Kb)
      BAB IV (269.5Kb)
      BAB V (98.29Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (225.9Kb)
      LAMPIRAN (809.4Kb)
      NASKAH PUBLIKASI (681.7Kb)
      Date
      2019-03-04
      Author
      DEWATARA, LUTFI ISWANDARI
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki kedudukan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi terciptanya keseragaman PNS di Indonesia serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian diperlukan pengadaan PNS yang baik dan benar, terutama di daerah. Dalam pelaksanaan pengadaan PNS saat ini banyak terdapat permasalahan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah empiris dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Pembahasan dalam skripsi adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS di Kabupaten Paser dan faktorfaktor apa yang menghambat Pelaksanaan Pengadaan PNS di Kabupaten Paser dan upaya penyelesaiannya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengadaan PNS di Kabupaten Paser sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengadaan PNS di Kabupaten Paser, antara lain karena kebijakan pusat dalam penerimaan CPNS selalu bertolak belakang dengan kondisi di daerah. Mulai dari penempatan formasi, kesempatan putra putri daerah yang ingin mengabdi pada daerahnya masih sangat minim, pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS di Kabupaten Paser tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh BKN, hingga masalah komunikasi dalam hal penyampaian informasi ke daerah terpencil, sehingga calon pelamar yang ada di daerah terpencil banyak yang tidak mengetahui tentang adanya pengadaan Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.. Karena itulah, maka tidak heran jika dalam setiap penerimaan CPNSD selalu timbul masalah pemerintah daerah selalu menjadi sasaran kritik masyarakat sehingga membuat banyak pelamar dinyatakan tidak lulus. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan informasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik tentang bagaimana tahapan-tahapan serta proses pelaksanaan pengadaan PNS agar tidak terjadi kesalah pahaman antara peserta yang akan mengikuti seleksi dengan pemerintah. Serta untuk kedepannya kualitas SDM di Kabupaten Paser lebih ditingkatkan lagi agar putra-putri daerah tersebut dapat bersaing dengan peserta diluar sana.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27463
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV