Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradidional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang membentuk aturan hukum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Yogyakarta, dalam penelitian membahas bagaimana aturan hukum ini diimplementasikan dalam pemberian izin usaha Ritel atau Toko Modern di Yogyakarta. Dan bagaimana pemerintah kota Yogyakarta melindungi para golongan ekonomi yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer sekunder. Selanjutnya, data diolah secara kualitatif dan dianalisis secara yuridis. Dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui sistematika pengendalian persaingan usaha toko modern di Yogyakarta. Adapun mekanisme pengawasan perizinan, perlindungan, pembinaan bagi para pelaku usaha golongan ekonomi lemah agar dapat bersaing dengan Toko Modern yang ada di Yogyakarta. Dalam menyempurnakan peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta perlu juga peranan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta serta peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta untuk dapat mengimplementasikan aturan hukum dengan baik hingga terciptanya persaingan usaha yang sehat dan penegakkan hukum yang baik di Yogyakarta