Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang berisikan tentang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tahun 2012 dilaksanakannya perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah yang diserahkan kepada daerah tertentu dengan adanya otonomi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) sebagai dasar hukum penelitian. PBB P2 dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Dengan diadakannya pelimpahan ke dalam pajak daerah ini untuk menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBB P2 mempunyai peran penting dalam meningkatkan PAD apabila dikelola secara optimal dan efisien. Untuk mendapat data tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, yang bersumber dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dalam penelitian normatif di tambah dengan pendekatan secara kualitatif yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis yang diperoleh dari narasumber secara tertulis maupun lisan dalam penelitian empiris. Penerimaan PBB P2 sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai kontribusi yang besar dari tahun 2015-2017. Penerimaan PBB P2 yang sistematis dalam mencapai target realisasi penerimaan PBB P2. Peran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui PBB P2 Perdesaan Perkotaan yaitu dengan adanya pendekatan dengan masyarakat dan dengan optimalisasi pajak bumi dan bangunan dan efisiensi kerja yang lebih kolektif.