Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah DIY dalam Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik, dan mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik menurut Pertauran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian yang mengamati dan melihat langasung pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik telah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 namun masih belum berjalan secara maksimal karena dari internal dan eksternalnya sama-sama masih belum optimal untuk pelayanan pembinaan dan penanggulangan gelandang psikotik di DIY, dilihat dari sistem pengelolaan sumber daya manusianya, dan fasilitas yang kurang maksimal, dan kurangnya bimbingan pada masyarakat sehingga masih banyaknya diskriminasi pada klien psikotik, sehingapelayanan yang di berikan kurang maksimal dan penangannnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan peran pemerintah DIY dalam mengatasi gelandangan psikotik dan dapat menjadi masukan pemerintah DIY untuk meningkatkan pelayanan terhadap gelandangan psikotik di DIY.