Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki 7 distrik dengan 2 kelurahan serta 84 kampung. Dilihat dari komposisi jumlah kampung/ kelurahan, Distrik Teluk Arguni Atas yang memiliki jumlah kampung/ kelurahan terbanyak yaitu 24 kampung. Kabupaten Kaimana masuk ke dalam tujuh wilayah adat di Papua. Hal ini merupakan alasan utama mengapa tanah-tanah di Kabupaten Kaimana secara turun temurun diakui merupakan bagian dari wilayah adat yang biasa disebut dengan Tanah Adat. Dalam perkembangannya tanah-tanah yang masuk ke dalam wilayah adat Kaimana tersebut sebagiannya perlahan-lahan mulai absurd status tanahnya. Hal ini dikarenakan belum adanya peta wilayah adat Kabupaten Kaimana yang mengatur pembagian wilayah adat di Kabupaten Kaimana secara baik dan jelas. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana sebelum adanya peta wilayah adat di Kabupaten Kaimana.Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dengan narasumber dan analisa yang digunakan penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana peran hukum adat dalam menghadapi permasalahan sengketa tanah adat yang terjadi di Kabupaten Kaimana serta melihat kesesuaian antara hukum adat di Kabupaten Kaimana dengan hukum positif. Kesimpulannya adalah peran hukum adat sampai saat ini masih dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Kaimana.