Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dibentuk sebagai percepatan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat melalui kebebasan dalam melakukan proses perdagangan dengan negara lain. Namun tujuan pembentukan kawasan ini belum dapat dicapai oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Karimun. Sejak tahun 2012, indeks pertumbuhan ekonomi di Karimun mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017. Peran pengelolaan KPBPB Karimun merupakan tanggungjawab dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan (BPKPBPB) Karimun atau disingkat BP Karimun, namun sampai saat ini Kawasan Karimun masih belum mampu bersaing dengan kawasan bebas lainnya yang menyebabkan tujuan pembentukan kawasan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karimun. Manfaat penelitian ini ialah sebagai bahan literatur untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan teknik wawanara secara mendalam dan dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data, data tersebut dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun belum berjalan sesuai dengan harapan. Dari segi produktivitas masih belum maksimal karena sebagian besar program tidak terealisasi dengan baik. Berdasarkan kualitas layanan sudah cukup baik, perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan perijinan sudah baik namun memerlukan perbaikan pelayanan lainnya seperti pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pariwisata. Berdasarkan responsivitas sudah sangat baik yang dibuktikan dengan keberhasilan BPKPBPB Karimun dalam menanggapi keluhan masyarakat pengguna jasa layanan dan mampu memberikan solusi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dalam responsibilitas, BPKPBPB Karimun masih belum maksimal disebabkan pencapaian hasil dari pelaksanaan program belum mampu dicapai dengan baik sehingga visi dan misi BPKPBPB Karimun belum terpenuhi. Dan berdasarkan indikator akuntabilitas kinerja BPKPBPB Karimun juga belum maksimal karena laporan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntabilitas kinerja dan juga belum mampu menciptakan transparansi kepada masyarakat karena pengelolaan website yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun belum berjalan dengan maksimal.