Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriftif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data yakni data primer dan skunder, data primer yaitu data yang di dapat langsung dari anara sumber yakni dengan wawancara, sedangkan data skunder didapat dari dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dari Henry Simamora yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kewenagan (authority), tanggung jawab (responsibility) dan akuntabilitas (accountability) . Temuan dalam penelitian ini yaitu kewenangan kerapatan adat nagari (KAN) belum mampu memperkuat pemerintahan nagari Silago. Diketahui bahwa dari 9 indikator kewenangan yang ada, hanya berjalan dengan baik 5 indikator, dan emapat indicator belum terjalankan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahawa keweanagan KAN belum terjalan kan secara baik dilihat dari hasil penelitian dari 9 indikator yang terjalan dengan baik hanya 5 yakni, pertama, menyaluran aspirasi masyarkat. Kedua, membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari. Ketiga, menyelesaikan sengketa adat dan budaya. Keempat, membuat kegiatan pelestarian adat dan budaya. Kelima, membuat evluasi kerja bersma masyarakat. dan 4 nya belum terjalankan yakni : pertama, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Kedua, membuat kebijakan adat dan budaya. Ketiga, memberikan lapaoran keuangan secara transparan. Keempat, melakukan perbaikan secara struktural. secara garis besar KAN belum mamapu memperkuat pemerintahan nagari Silago. Hal ini juga di nilai dari kurangnya kerja sama antra lembaga KAN dengan pemerintahan nagari Silago, dilihat dari SDM memang anggota KAN kurang atau belum terlalu memahami kewenanganya.Penelitaian ini berlatar belakang pada kondisi kerapatan adat nagari (KAN) yang sangat berpengeruh pada kemajuan dan kesejahteraan suatu nagari/desa. Kerapatan adat nagari (KAN) adalah suatu lembaga adat dan lembaga yang ada dalam pemerintahan nagari yang paling dekat dengan masyarakat. Penelitin ini dilakukan di nagari Silago dimana nagari Silago ini adalah salah satu nagari yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan KAN dalam memperkuat pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriftif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data yakni data primer dan skunder, data primer yaitu data yang di dapat langsung dari anara sumber yakni dengan wawancara, sedangkan data skunder didapat dari dokumen terkait. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dari Henry Simamora yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kewenagan (authority), tanggung jawab (responsibility) dan akuntabilitas (accountability) . Temuan dalam penelitian ini yaitu kewenangan kerapatan adat nagari (KAN) belum mampu memperkuat pemerintahan nagari Silago. Diketahui bahwa dari 9 indikator kewenangan yang ada, hanya berjalan dengan baik 5 indikator, dan emapat indicator belum terjalankan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yakni bahawa keweanagan KAN belum terjalan kan secara baik dilihat dari hasil penelitian dari 9 indikator yang terjalan dengan baik hanya 5 yakni, pertama, menyaluran aspirasi masyarkat. Kedua, membuat rapat evaluasi pemerintahan nagari. Ketiga, menyelesaikan sengketa adat dan budaya. Keempat, membuat kegiatan pelestarian adat dan budaya. Kelima, membuat evluasi kerja bersma masyarakat. dan 4 nya belum terjalankan yakni : pertama, melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Kedua, membuat kebijakan adat dan budaya. Ketiga, memberikan lapaoran keuangan secara transparan. Keempat, melakukan perbaikan secara struktural. secara garis besar KAN belum mamapu memperkuat pemerintahan nagari Silago. Hal ini juga di nilai dari kurangnya kerja sama antra lembaga KAN dengan pemerintahan nagari Silago, dilihat dari SDM memang anggota KAN kurang atau belum terlalu memahami kewenanganya.