Sesuai dengan program Jokowi – JK yang tetuang dalam nawacita presiden menyebutkan bahwa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengusung jargon Indonesia Pintar dan wajib belajar selama 12 tahun serta bebas biaya. Di sisi lain, pemerintah belum mampu menerapkan program nawacita presiden yang lain yaitu revolusi karakter bangsa. Revolusi karakter bangsa dilakukan melalui pergantian kurikulum pendidikan. Strategi lain yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu zonasi sekolah. Penerapan zonasi sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Program zonasi ini diterapkan untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di kawasan pelosok. Zonasi juga diharapkan dapat menghilangkan sekolah dengan cap “favorit”. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan program zonasi yaitu SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri. Banyak pro kontra yang berkembang di masyarakat tentang penerapan program zonasi ini. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan program zonasi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi program zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data yaitu wawancara dan observasi dengan 8 narasumber yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri (SMA Negeri 1 Wonogiri dan SMA Negeri 2 Wonogiri) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program zonasi sekolah untuk pemerataan kualitas pendidikan sudah baik, walaupun dalam pelaksanaan zonasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pelaksanaan zonasi ini yaitu memudahkan pemerintah dalam mendistribusikan segala aspek, memudahkan sekolah dalam pelaksanaan PPDB, meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Hambatan tersebut tidak lain yaitu terkait penyelewengan SKTM, membatasi hak calon peserta didik untuk memilih sekolah yang ia inginkan, dan protesnya para orangtua karena putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah “favorit”, menghilangkan hak sekolah untuk mendapatkan siswa yang berkualitas. Dari segi faktor-faktor keberhasilan program zonasi misalnya saja infrastruktur, sudah memenuhi, namun di kedua sekolah tersebut fasilitas untuk kaum disabilitas belum tersedia. Lalu, dari pihak pelaksana memiliki pandangan beragam ada yang mendukung ada pula pihak yang tidak mendukung, misalnya saja guru, siswa dan sebagian orang tua. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program zonasi sekolah sudah mampu memeratakan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonogiri walaupun masih belum maksimal. Maka, diharapkan untuk kedepannya program zonasi ini mampu berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ada