Perencanaan sumber daya manusia aparatur merupakan pola pengembangan dari manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya perencanaan yang baik dalam menata sumber daya manusia aparatur sebuah instansi maka harapannya adalah tercapainnya tujuan organisasi/lembaga dengan berbagai strategi yang telah direncanakan. BKD DIY telah diperkuat dengan adanya Peraturan Gubernur sebagai badan pelaksana urusan kepegawaian serta adanya kerja sama yang baik dengan Biro Organisasi DIY selaku penyusun kebijakan tentang kepegawaian. BKD DIY mengkolaborasikan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah khususnya dalam urusan kepegawaian jika ada kaitannya dengan urusan Keistimewaan DIY sebagai salah satu strategi dalam menyikapi permasalahan antar keduanya. Poin dalam kajian ini adalah bagaimana perencanaa sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 berpengaruh dalam pelaksanaan system pemerintahan di DIY menjadi lebih baik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode yang dalam hal ini adalah wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pengambilan data menggunakan wawacara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menemukan bahwa perencanaan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi DIY telah diperkuat dengan beberapa peraturan seacara nasional maupun daerah. BKD DIY selaku instansi resmi yang mengelola kepegawaian pemerintah di DIY sebagai pelaksana urusan kepegawaian yang bekerja sama dengan Biro Organisasi DIY. Adapun dalam factor-faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan, teknologi dan anggaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2017 telah dilakukan dengan baik. Berbagai pertuaran nasional juga telah disesuaikan dengan peraturan daerah keistimewaan DIY sebagai strategi pemerintah dalam perencaan sumber daya manusia aparatur yang ada di DIY. Dalam proses perencanaan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi DIY tentu banyak sekali terdapat kendala-kendala dan faktor yang berpengaruh. Oleh sebab itu sebaiknya BKD DIY terus mengupayakan dan memiliki strategi tersendiri dalam sistem perencanaan ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan perombakan perencanaan yang sehingga memerlukan penyesuaian pelaksanaan dengan kebijakan dari pusat. Sehingga ketika terjadi perombakan perencanaan sdm tidak terlalu berpengaruh secara signifikan dan memakan waktu, tenaga serta biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Selalu mengembangkan nilai-nilai etos kerja yang baik pada setiap pegawai sehingga akan menjadi budaya yang tertanam pada seluruh ASN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.