Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang pesat perkembangannya khususnya dalam hal kependudukan. Di dalam meminimalisir pertumbuhan penduduk upaya pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu dengan membentuk Kampung Keluarga Berencana. RW 12 Kelurahan Prawirodirjan menjadi Kampung KB pertama dengan jumlah unmeet need tertinggi dan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gondomanan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Kampung KB di Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2018. Penelitian ini dalam menganalisis dan mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung, observasi, dokumentasi dan data yang didapatkan dilapangan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori Rizzo dimana pada penelitian ini menggunakan empat kategori peran yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Kemudian teori Subri yang mempunyai empat komponen yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Peran yang dilakukan Dinas sebagai pembina Kampung KB sangat erat kaitannya dengan program-program yang telah direncanakan. Sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan serta Dinas mempunyai peran dalam menggandeng sektor lain untuk ikut terlibat dalam program Kampung KB. Terdapat empat indikator yang dapat mengukur peran Dinas dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu wewenang, tanggung jawab, kejelasan tujuan, dan cakupan pekerjaan. Kemudian pada pengendalian pertumbuhan penduduk disebabkan oleh tiga indikator yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 melalui program Kampung KB dilihat dari empat indikator peran masih belum optimal dikarenakan masih terdapat tiga indikator yang tidak tercapai yaitu CPR (Contraceptive Prevalence Rate), Unmeetneed dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga. Pada pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta melalui pengendalian angka kelahiran dan kematian sudah dapat diminimalisir, namun tidak pada migrasi masuk dan keluar masih sulit dikendalikan karena Dinas dan Pemerintah Daerah tidak dapat menolak penduduk melakukan migrasi masuk dan keluar selama dapat memenuhi syarat. Sehingga Dinas perlu meningkatkan strategi pada indikator yang belum tercapai realisasinya.