Narapidana tidak semua kehilangan hak politiknya. Bagi mereka yang tidak dicabut hak politik dan memenuhi persyaratan, maka negara wajib memenuhi hak-hak politiknya meskipun mereka sedang berada didalam penjara. Dalam penelitian kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pemenuhan hak-hak politik bagi Narapidana yang akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram pada Pilgub 2018. Penelitian kali ini akan berfokus pada kebijakan KPU Kota Mataram untuk memenuhi hak politik bagi para Narapidana yang tidak dicabut hak politiknya agar mereka tetap dapat memberikan suara dalam Pemilukada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif yang akan dilakukan wawancara dan dokumentasi. Adapun data primer seperti KPU Kota Mataram, detiknews.com, kompas.com, tribunnews.com, BPS.go.id atau dari wawancara dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Data Skunder yang di peroleh berasal dari jurnal – jurnal dan buku – buku yang relefan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan KPU Kota Mataram yang belum maksimal dalam sosialisasi Pilgub NTB kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Pihak KPU hanya mendata bersama Disdukcapil kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram Kota Mataram. Namun realitas di lapangan sosialisasi dilakukan oleh petugas Lapas, sehingga pemenuhan hak politik Narapidana tidak terpenuhi dengan maksimal. Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur NTB, para Narapidana masih banyak yang tidak terdata NIK oleh KPU. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi tidak dilaksanakan langsung oleh KPU Kota Mataram namun dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. KPU seharusnya bisa memperhatikan Narapidana dalam sosialisasi dan dapat mendata NIK yang belum terdaftar, dengan memaksimalkan pendataan DPT dalam pemilihan selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Sehingga dapat meminimalisir golput didalam Lapas.