Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan kesusilaan, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual diluar kemauannya. Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan dalam hal pemeriksaan dan pembuktiannya mulai dari tingkat penyelidikan hingga persidangan masih sulit untuk mencari kebenaran materiil. Berkaitan dengan mencari kebenaran materiil para pihak penegak hukum wajib mengumpulkan bukti mengenai perkara tindak pidana perkosaan. Berdasarkan rumusan masalah mengenai bagaimanakah fungsi Visum et Repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil Visum et Repertum tidak dapat memenuhi indikasi tentang adanya tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tulisan ilmiah, dan literatur yang berkaitan. Hasil dari data sekunder dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap penegak hukum yang berkompeten yaitu Tim Penyidik Kepolisian Resort Sleman. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peranan Visum et Repertum dalam tahap penyidikan sebagai salah satu alat bukti yang sangat penting dalam setiap pemeriksaan perkara hingga ditahap persidangan. Hasil Visum et Reepertum dapat menyebutkan adanya tanda telah terjadi perkosaan yaitu adanya kekerasan dan ancaman kekerasan, apabila dalam hasil tersebut tidak ditemukannya tanda-tanda tersebut maka akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk membuktikannya dengan melakukan pemanggilan tersangka dan korban, penyitaan benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.