Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah antara warga Kebonharjo dan PT. KAI di wilayah Kebonharjo Semarang serta hambatan-hambatan yang ada dilapangan dalam proses penyelesaian sengketa hak atas tanah. Penelitian ini dilakukan di kota Semarang dengan metodologi penelitian yaitu gabungan dari jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Data normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Permasalahan dibidang tanah merupakan masalah yang selalu muncul, seiring dengan jumlah masyarakat yang selalu meningkat, serta semakin banyaknya kepentingan–kepentingan pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar. Sedangkan data responden yang digunakan diperoleh dari pihak terkait dengan objek penelitian yaitu koordinator atau wakil dari warga Kebonharjo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah di wilayah Kebonharjo Semarang masih terdapat beberapa masalah atau hambatan. Pengelolaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari haknya, hingga manfaat yang diperoleh masyarakat maupun negara dapat sesuai tujuan Undang–Undang yang ada. Sehingga, perlu dilakukan upaya kekeluargaan dari para pihak untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.