Partai politik di Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan politik negeri ini, terutama partai-partai yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut terfokus untuk pendidikan politik baik untuk masyarakat ataupun kader partainya sendiri. Namun pada kenyataannya pengaruh dari pendanaan tersebut kepada masyarakat yang masih banyak yang tidak mengetahui siapa yang akan mereka pilih untuk mewakili aspirasi mereka. Masyarakat masih kurang mendapat pendidikan politik dari partai. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan melalui wawancara dengan penelitan kepustakaan melalui pengumpulan bahan-bahan kepustakaan seperti buku, Peraturan perundang-undangan, pendapat pakar dan lain-lain. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai-partai adalah maksud utama dari diberikannya dana bantuan tersebut berpengaruh kecil karena besaran jumlah dana yang di berikan tidak sebanding dengan luas wilayah daerah yang harus di berikan pendidikan politik. Perlu adanya pengkajian ulang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tentang besaran dana yang diterima oleh masing-masing partai dan regulasi dari penyampaian pendidikan politik tersebut agar fungsi dari pendanaan tersebut dapat terpenuhi dan dirasakan terutama oleh masyarakat dan tidak hanya untuk kader partai.