Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap, dimana perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai suatu kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa ada perbedaan. Penelitian ini juga mengkaji mengenai mengenai pekerja tidak tetap berdasarkan dengan statusnya sebagai pekerja waktu tertentu yang telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan mengenai pelanggaran terhadap hak-hak perkerja tidak tetap yang memiliki kontrak kerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu khususnya di Daerah Kabupaten Bekasi, serta untuk mengetahui hambatan yang diterima oleh pihak pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan hak-hak pekerja tidak tetap. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran terutama yang berkenaan dengan hak bagi pekerja tidak tetap. Permasalahan ini sangat merugikan pekerja tidak tetap, karena pekerja tidak tetap memiliki beberapa perbedaan hak dengan pekerja tetap, sehingga perusahaan dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap pekerja tidak tetap.