Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Yogyakarta. Peranan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sangat dinantikan masyarakat dalam hal pengurusan perizinan namun persoalan di bidang perizinan masih tetap ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta serta faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Wiwin sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta serta data sekunder untuk memperkuat hasil penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pelayanan perizinan Kota Yogyakarta belum optimal disebabkan sistem perizinan belum terintegrasi dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan faktor yang menghambat diantaranya kurangnya pemahaman pegawai teknis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terbatasnya pegawai.